Penutupan lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo

Penutupan lokalisasi Kedung Banteng, Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, dipastikan akan molor lagi, pasalnya pihak  Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) masih menunggu hasil kajian dari tim Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, yang mulai bekerja pada bulan September mendatang .

Instruksi Gubernur untuk segera menutup lokalisasi satu-satunya yang ada di Ponorogo ini sebenarnya sudah sejak tahun 2011 lalu, namun untuk segera merealisasikan tahun ini sangat kecil. Sebab, Pemerintah Kabupaten Ponorogo belum membuat sikap tegas dan cenderung mengulur-ulur masalah itu. Untuk itu Pemprov Jatim terus mendorong agar penutupan lokalisasi segera dilakukan.
Tim akan mengkaji dampak ekonomi, sosial, kemasyarakatan, kesehatan dan lainnya terhadap penutupan loakalisasi dan hasilnya akan diserahkan ke Dinsosnakertrans.

“Kajian penutupan lokalisasi, dimulai bulan depan. Jadi kajian itu sangat penting, sejauh mana aspek sosial ekonomi, kesehatan, kemasyarakatuan jika lokalisasi ditutup,” terang Sumarno, Kepala Bappeda Ponorogo, Senin (26/08/2014).

Menurutnya, dengan dipilihnya STAIN Ponorogo yang akan bekerja selama tiga bulan oleh Bappeda karena dianggap mewakili semua akademisi yang ada di Ponorogo yang mencakup segi agama, dan kemasyarakatan. Hasil kajian akan diserahkan ke Dinsosnakertrans, sebagai pedoman untuk melakukan penutupan, sebagai pertanggungjawaban Dinsos. Kalau Bappeda dari sisi kajannya saja.

Sementara itu Kepala Dinsosnakertrans Ponorogo, Sumani , mengatakan, pendekatan kini terus dilakukan terhadap penghuni lokalisasi. Mereka juga sudah diberikan motivasi soal rencana penutupan itu. Sepanjang ada kesepakatan bersama antara WTS, mucikari, pemerintah desa dan pemerintah daerah, semua bisa diatasi.

“Sudah diberikan motivasi oleh Direktorat Kementrian Sosial. Selama ada kesepakatan antara PSK, mucikari, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah, tidak ada masalah. Intinya selesaikan masalah (tapi) tidak menimbulkan masalah. Soal payung hukum tinggal tunggu Pemda (Bupati). Dua puluh orang sudah dilatih, sudah mampu, sudah bisa, disarankan
untuk kembali ke daerah,” kata Sumani.

Sumani juga segera mengunjungi lokalisasi yang dihuni 191, 18 orang diantaranya adalah warga Ponorogo dibawah naungan 34 mucikari dan menempati lahan seluas 1 hektar lebih itu, dengan 400 jiwa ini, untuk berembug dengan tokoh di sana, seperti ketua RW Moh.Hadi Sanyoto, dan Bejo ketua RT. Sekaligus untuk melakukan pendataan berapa aset para
mucikari di sana, yang diinvestasikan di Kedung Banteng selama ini.

“Jika pihak Pemda dan mucikari tahap pertama musawayarah, aset mereka seperti apa. Kalau mucikari oke, pemerimtah desa oke, ndak masalah. Gak masalah, karena tidak padat penduduk,” jelasnya.

Source : LENSAINDONESIA

Incoming search terms:

2 thoughts on “Penutupan lokalisasi Kedung Banteng Ponorogo

  1. August 27, 2014 at 8:11 am

    like this

  2. September 22, 2014 at 5:01 am

    tutupppppppppppppppppppppppppppp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *